22 Maret: Sejarah Hari Kejaksaan Republik Indonesia

  • 5 min read
  • Jul 20, 2020

Sebelum membahas tentang sejarah hari Kejaksaan, pengertian Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan
negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka.

Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Baca juga : Sejarah Hari Kemerdekaan Indonesia

Menurut alur kronologinya, pembagian sejarah hari kejaksaan indonesia di bagi menjadi beberapa periode sebagai berikut :

Pada masa Hindia – Belanda

Sejarah hari kejaksaan

Pada Masa hindia Belanda, badan-badan yang ada relevansinya dengan Jaksa dan kejaksaan antara lain adalah Pengadilan Negeri (Landraad).

Pengadilan Negeri ini adalah pengadilan sehari-hari bagi penduduk Bumiputera atau yang dipersamakan baik dalam perkara sipil (perdata) maupun pidana.

Pengadilan justusu (raad van Justitie) adalah
pengadilan sehari-hari bagi golongan eropa dan merupakan pengadilan banding bagi landraad.

Pengadilan Justisi ini juga berwenang untuk memutuskan perselisihan wewenang untuk mengadili (jusrisdictie geschillen).

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang mempunyai wewenang antara lain mengadili perkara banding dari perkara – perkara yang diputus raad van justitie.

Memutus perkara-perkara yang diminta kasasi dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara yang termasuk golongan forum privilegiatum.

Sejarah hari kejaksaan
Anggota Indo-Europees Verbond (IEV), organisasi massa dan politik yang menghimpun kaum Indo, terutama kalangan pemuda, pada masa periode Hindia Belanda di Indonesia.

Seperti para pejabat tinggi tertentu dan para Sultan Serta perselisihan – perselisihan wewenang mengadili jurisdictie geschillen.

Antara pengadilan – pengadilan tingkat bandung, antara pengadilan sipil dan militer dan antara pengadilan swapraja.

Dalam ketiga jenis peradilan tersebut ada pegawai – pegawai yang diberi wewenang selaku pengemban tugas dari suatu lembaga (badan atau dinas) negara.

Baca Juga :  Peringatan Hari Maritim Nasional, 21 Agustus 1945

Lembaga tersebut yang dinamakan Open baar
Ministerie yang mempunyai tugas pokok antara lain:

  1. Mepertahankan segala peraturan negara
  2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
  3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Pada masa pemerintahan hindia belanda, kejaksaan lebih terlihat sebagai perpanjangan
tangan penguasa penjajah negeri ini.

pada saat itu, khususnya dalam menerapkan delik – delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam wetboek van strafrecht (Wvs).

Pada Masa Penjajahan Jepang

Sejarah hari kejaksaan

Pada masa pendudukan Jepang sejak tanggal 8 maret 1942 sampai 16 agustus 1945, sejarah hari kejaksaan sudah ditetapkan 6 jenis badan perdilan umum di Jawa dan Madura, yaitu :

  1. Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau Mahkamah Agung)
  2. Kootoo Hooin (Pengadilan tinggi)
  3. Tihoo Hooin ( Pengadilan tinggi)
  4. Keizai Hooin (pengadilan kepolisian)
  5. Ken hooin (pengadilan kabupaten)
  6. Gun Hooin (pengadilan kawedanaan)

Pada masa pemerintahan Jepang digariskan bahwa kejaksaan diberi kekuasaan untuk

  1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
  2. Menuntut perkara
  3. Menjalankan putusa pengadilan dalam perkara kriminal
  4. Mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Dengan demikian penyidikan menjadi salah satu tugas umum kejaksaan sejak dari Tihoo kensatsu kyoku hingga kootoo kensatsu dan saiko kensatsu kyoku.

Selain melakukan perbuahan dalam jenis badan peradilan, pihak Jepang juga mengubah alat penuntut umumnya. Magistraat dan officier van justitie ditiadakan.

Tugas dan wewenang mereka dibebankan kepada penuntut umum Bumiputera (Jaksa) dibawah pengawasan Kepala kantor kejaksaan bersangkutan, seorang jaksa Jepang.

Dengan demikian, jaksa menjadi satu – satunya penuntut umum. Seluruh kejaksaan mula-mula ada dibawah perintah dan koordinasi Sihoobucoo (Direktur departemen kehakiman).

Kemudian Cianbucoo (direktur keamanan) yang untuk tingkat pusat ada di gunseikanbu dan untuk tingkat daerah di kantor – kantor karesidenan (syuu).

Dengan demikian, jaksa di daerah tidak lagi diperintah langsung oleh residen, tetapi
melalui para kepala kejaksaan pengadilan setempat yang bertanggung jawab kepada direktur keamanan (cianbucco).

Pada masa Revolusi Fisik

Sejarah hari kejaksaan

Sejarah hari kejaksaan republik indonesia dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan negara indonesia melalui beberapa fase.

Pada masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnyapada tanggal 19 agustus 1945, Rapat
panitia persiapan kemerdekaan.

Memutuskan mengenai kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Baca juga : Sejarah Hari Besar Agama di Indonesia

Secara Yuridus formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Baca Juga :  Hari Kemerdekaan Moldova, 27 Agustus 1991

Kedudukan kejaksaan dalam struktur kenegaraan Republik Indonesia adalah
selaku alat kekuasaan eksekutif.

Dalam bidang yustisial yang sudah berakar sejak zaman kerejaan maajapahit, matram, cirebon serta zaman penjajahan.

Istilah kejaksaan dipergunakan secara resmi oleh Undang-undang balantentara pendudukan Jepang No.1 Tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3 Tahun 1942, no 2 Tahun 1944, dan no 49 thun 1944.

Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam
Negara Republik Indonesia Proklamasi berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang diperkuat oleh peraturan Pemerintahan no 2 Tahun 1945.

Pada masa Konstitusi RIS

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) (27 Desember 1949-17 Agustus 1950), Sejak bulan Januari 1950.

Jaksa Agung RIS telah aktif menjalankan tugasnya, walaupun perihal Jaksa Agung baru diatur kemudia dalam KRIS dan dalam Undang – Undang no.1 tahun 1950.

Tentang susunan dan kekuasaan serta jalannya peradilan Mahkamah Agung Indonesia Undang – undang Mahkamah Agung (UUMA).

Sesuai dengan susunan kenegaraan RIS sebagai negara federal yang komponennya terdiri dari alat-alat perlengkapan negara tingkat pusat (federal) dan tingkat daerah bagian.

Maka struktur organisasi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah – daerah bagian.

Pada masa Demokrasi Parlementer

Pada masa republik Indonesia (17 Agustus 1950-5 Juli 1959), kedudukan kejaksaan sama seperti pada masa RIS, yaitu masuk dalam struktur Departemen kehakiman.

Sesuai dengan statusnya dalam Negara Kesatuan, wewenang jaksa Agung, yang diantara lain tertera dalam Pasal 156 ayat 2, 157 ayat 1 dan pasal 158 ayat 3 KRIS serta pasal 22 ayat 2 dan pasal 31 ayat 1 UUMA tidak berlaku bagi jaksa agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan berdirinya Negara kesatuan RI, Kejaksaan Agung dari bekas Negara Bagian
Republik Indonesia semestinya bubar dan tidak berfungsi lagi.

Namun tidak demikian kenyataannya. Kejaksaan Agung di bekas negara Bagian Republik Indonesia tidak jelas kapan dibubarkan.

Namun menurut surat Jaksa Agung Tanggal 28 Feburuari 1951 dapat diketahui bahwa Kejaksaan Agung tersebut masih ada.

Kendatipun pekerjaan yang diperbolehkan untuk ditangani hanya kasus-kasus lama yang belum terselesaikan dan bukan pekerjaan baru.

Baca Juga :  Sejarah Hari Konstitusi Indonesia, 18 Agustus 2008

Pada masa Orde Baru

Pada masa orde baru, kejaksaan selain mengalami beberapa perubahan dalam kekuasaannya juga mengalami beberapa kali perubahan pimpinan, organisasi dan tata kerjanya.

Perubahan pimpinan pertama kali terjadi pada tanggal 27 Maret 1966 dengan digantinya Menteri / Jaksa Agung Sutardhio oleh brigjen. Sugih Arto.

Pembaruan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian Kejaksaan :

  • Menteri/jaksa agung memimpin langsung kementerian kejaksaan dengan dibantu oleh tiga orang Deputi Menteri/Jaksa Agung, masing-masing dalam bidang-bidang intelijen/operasi khusus dan pembinaan dan seorang pengawas umum (inspektur jendral).
  • Ketia deputi dan pengawas umum dalam melaksanakan tugasnya dipimpin dan
    dikoordinasikan oleh menteri / jaksa Agung.
  • Dibawah para Deputi ada direktorat-direktorat, bagian, biro dan seksi, sedangkan di bawah pengawasan umum hanya ada inspektorat-inspektorat.

Pada era Reformasi

Pada masa orde reformasi, selain terjadi 6 (enam) kali pergantian Jaksa Agung dalam satu
periode dan juga penambahan fungsi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang.

Jaksa Agung diberi lagi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran HAM dengan keluarnya Undang – Undang No.26 tahun 1999 tentang peradilan Hak Asasi Manusia.

Baca juga : Sejarah Peringatan Hari Surya di Dunia

Disamping itu, pengurangan terhadap tugas dan kewenangan penyidikan dan penuntutan berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada tanggal 29 Desember 2003.

Berdasarkan Keppres no 266/M/2003 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang no 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan Jaksa Saat ini

Menurut pasal 24 ayat 1 UUD 19453, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan – badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Undang-undang RI no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 menegaskan bahwa:

  1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang.
  2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka
  3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak terpisahkan.

Demikianlah sejarah hari kejaksaan republik indonesia, sehingga anda dapat memahami perjalanan panjang kejaksaan republik indonesia.

Jangan lupa untuk share dan komentar, karena masukan anda sangat berharga bagi setiap pengetahuan yang akan di tulis dimasa mendatang. Terimakasih.

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *